Berikan Data Benar, Sambut Sensus Ekonomi BPS Mei-Agustus 2026

Batam | beritabatam.co : Sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam menyukseskan agenda prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Batam (SE) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

​Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan surat edaran Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bertujuan memastikan seluruh elemen di Batam bersinergi dalam pendataan berskala besar.

​”Sensus Ekonomi ini akan berlangsung mulai bulan Mei hingga Agustus 2026. Kami mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah, TNI/Polri, pelaku usaha, hingga masyarakat umum untuk menyambut baik petugas dan memberikan data yang sebenar-benarnya,” ujar Rudi di kantor Wali Kota, Rabu (08/04/26), sebagaimana dimuat laman mediacentrebatam.

Menurutnya sasaran pendataan SE 2026 mencakup seluruh lapisan unit kegiatan ekonomi di Batam. Mulai dari Usaha Mikro Kecil (UMK) hingga Usaha Menengah Besar (UMB), baik yang dikelola perorangan, rumah tangga, maupun badan usaha.

​”Termasuk juga pengelola kawasan ekonomi seperti mall, pasar, perkantoran, bandara, pelabuhan, hingga kawasan industri. Tidak ada yang terlewatkan agar gambaran ekonomi Batam tercatat secara komprehensif,” tambahnya.

​Melalui SE tersebut, Wali Kota Batam menekankan lima poin utama dukungan yang diharapkan dari seluruh pemangku kepentingan, yakni sosialisasi masif kepada jajaran internal, asosiasi usaha, dan masyarakat luas dan partisipasi aktif dengan memberikan informasi yang akurat dan jujur saat didata.

​Selanjutnya, pemanfaatan kanal media untuk menyebarluaskan testimoni dukungan Wali Kota serta informasi terkait SE2026, koordinasi intensif dengan jajaran BPS Kota Batam di lapangan, serta akses publikasi, di mana bahan sosialisasi dapat diunduh melalui tautan resmi

Rudi menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi ini sangat krusial bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi ke depan. (MCB)