Batam | beritabatam.co : Kota Batam resmi memiliki Sekretariat Hulubalang Junjung Negeri. Walikota Batam, Muhammad Rudi meresmikan secara langsung di komplek Ruko Jodoh Square, Minggu (13/01/19). Sebagai pembina Hulubalang, Rudi menjelaskan bahwa organisasi ini dibentuk untuk membantu pemerintah.
“Kita berada di bumi melayu maka melayu harus ditinggikan seranting dan didulukan selangkah terutama dari segi budaya. Dan ini berlaku juga di daerah lain di Indonesia. Tentu mendahulukan adat dan budaya daerahnya masing-masing,” ujarnya.
Visi Batam, lanjut Rudi, adalah menjadi bandar dunia madani sesuai dengan adat dan budaya melayu. Maka hal pertama yang perlu ditanamkan adalah Batam sebagai kampung halaman. Agar tumbuh rasa cinta sehingga mampu mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membangun Batam.
“Yang pertama, harus menjaga Batam aman dan nyaman. Kemudian baru kita siapkan infrastruktur. Sekarang baru kita buka jalan dan pedesterian. Batam sudah jadi pembicaraan dalam dan luar negeri. Selanjutnya saya minta keihlasan masyarakat termasuk hulubalang untuk ditata dan atur lebih baik. Terutama yang berdagang di pinggir jalan,” kata dia.
Ketua panitia, Hendri mengatakan peresmian sekretariat ini sekaligus peringatan ulang tahun Hulubalang ke-4. Hulubalang lahir 10 januari 2016.
Sekretariat ini juga sebagai gerai ahlul tanjak nusantara yang memproduksi dan memasarkan tanjak sebagai identitas melayu dan hulubalang.
Panglima Kawalan Kota Batam, Anasrudin Al Batami mengatakan pada awalnya jumlah hulubalang 650 di tingkat provinsi. Namun saat ini sudah terbentuk di beberapa kabupaten/kota.
“Saat ini kawalan Batam berjumlah sekitar 500 orang. Hulubalang organisasi melayu tapi tidak harus orang melayu, terbuka kepada masyarakat yang memiliki jiwa melayu karena merasa memiliki Batam dan Kepri. Hadirnya Hulubalang memberi warna sebagai pagar negeri. Hulubalang jadi pendingin dan penengah apabila ada masalah di Batam. Kami selalu berpedoman pada pesan pembina dan pendiri Hulubalang agar Hulubalang senantiasa sejalan dengan hukum yang berlaku di NKRI,” terangnya. (MCB)
