Batam | beritabatam.co : Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memimpin Apel Siaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Pangkalan PSDKP, Jembatan II Barelang, Batam, Rabu (13/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya di Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy didampingi Plt. Direktur Jenderal PSDKP Agus Suherman dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto.
Potensi sumber daya ikan yang melimpah dan tersebar di seluruh wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan nelayan dan stakeholder kelautan dan perikanan lainnya. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tengah berupaya mendorong nelayan-nelayan untuk dapat menjangkau lautan luas dan memanfaatkan berbagai potensi yang terkandung di dalamnya. Namun, pemanfaatan harus dilakukan secara bijak, benar, legal, dan tidak merusak.
Untuk itu, peran pengawasan yang dijalankan PSDKP di setiap daerah menjadi sangat penting. PSDKP merupakan garda terdepan dalam mengawal dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. PSDKP harus memastikan ketertiban pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Menteri Edhy menyebut, PSDKP tak sendiri dalam menjalankan peran pengawasan. PSDKP perlu bantuan berbagai pihak lainnya seperti TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan (Polair), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan.
“Tugas pengawasan ini bukanlah tugas mudah karena Anda harus menyatukan tujuan. Kita perlu membangun komunikasi di setiap sektor karena kita tidak akan bisa menjaga laut sendirian,” tuturnya.
Meskipun melakukan fungsi pengawasan, Menteri Edhy mengatakan, PSDKP juga memiliki peran sangat penting untuk menciptakan iklim usaha kelautan dan perikanan yang kondusif. Untuk itu, ia berpesan agar petugas di lapangan melakukan penertiban dengan cara-cara yang baik kepada nelayan. Jika terdapat pelanggaran, ia meminta agar nelayan diberi pembinaan melalui pendekatan yang baik. Sebaliknya, jika pelanggaran dilakukan oleh para pencuri ikan asing, ia meminta petugas melakukan tindakan tegas.
“Di satu sisi, kita harus membuat nelayan kita nyaman melakukan usahanya, tapi di sisi lain kita juga harus menjadi hantu dan momok bagi para pencuri ikan,” lanjutnya.
Menteri Edhy mengungkapkan, komunikasi yang baik merupakan salah satu kunci untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi nelayan Indonesia. Nelayan dapat dirangkul untuk taat dan patuh terhadap peraturan yang ada dan bersama-sama menjaga lautan Indonesia.
Menteri Edhy menekankan, setiap jengkal perairan Indonesia harus dijaga demi mewariskan perairan yang subur dan kaya sumber daya ikan serta laut yang indah bagi generasi mendatang.
Masih dalam suasana Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November, Menteri Edhy juga memberikan apresiasi kepada pasukan PSDKP, TNI AL, Polair, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan aparat lainnya, yang dianggap telah mengemban peran sebagai pahlawan lautan Indonesia. Ia sangat menghargai atas pengorbanan yang telah diberikan.
“Tidak mudah meninggalkan keluarga dalam menjalankan tugas, apalagi di tengah laut. Kalau tugas di darat, Anda bisa naik pohon untuk mencari hiburan. Tapi di laut, apa yang bisa Anda lakukan? Tidak ada tempat untuk bersandar selain kapal. Saya bangga menjadi pemimpin di antara orang-orang hebat Indonesia,” ucapnya.
Ia juga berpesan agar seluruh petugas menerapkan sikap keras dan tegas dalam menjaga sumber daya laut serta memiliki daya juang yang tinggi dalam menghadapi medan yang sulit. “Teruslah berkarya untuk bangsa, tanamkan jiwa dan cara kerja yang profesional, berintegritas, dan penuh loyalitas”, ucapnya.
Guna menunjang kinerja Pangkalan PSDKP, Menteri Edhy bertekad memperkuat PSDKP, mulai dari penguatan aspek kelembagaan, penyediaan fasilitas penunjang seperti kapal pengawas, koneksi jaringan komunikasi dan sistem informasi, perlengkapan logistik yang memadai, termasuk penyediaan pangan yang cukup bagi seluruh personel.
Tak berhenti hingga pengawasan, Menteri Edhy menyebut pengelolaan laut juga harus diteruskan dengan mendorong penangkapan ikan oleh nelayan lokal. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mendorong tumbuhnya industri perikanan. Oleh karena itu, KKP bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan telah berkomitmen untuk membenahi sistem dan proses perizinan yang ada.
“Kita ingin kelautan dan perikanan dapat menjadi sumber kehidupan bagi bangsa kita,” tandasnya.
Sebagai informasi, kegiatan apel pagi tersebut turut dihadiri jajaran Kejaksaan Tinggi Kepri, Kejaksaan Negeri Batam, Polda Kepri, Bakamla Zona Maritim Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Dinas Perikanan Kota Batam, dan Lantamal IV Tanjungpinang, serta Yonif 10 Marinir Batam. (***)
Discussion about this post