Nasional | beritabatam.co : Kebakaran hebat yang terjadi di Kalimantan tahun 2015 lalu dan menjadi objek gugatan masyarakat kepada negara dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia. Persidangan akhirnya memutuskan dengan putusan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) divonis bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi kebakaran hutan.
Mereka yang menggugat adalah Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin dan Mariaty. Dalam gugatannya ketujuh warga ini menggugat Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Tengah dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Perjalanan gugatan kepada negara ini dikabukan PN Palangkaraya tanggal 22 Maret 2017.
1. Menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Menghukum Tergugat I (Presiden) untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
Atas putusan itu, Jokowi dkk tidak terima dan mengajukan banding. Namun Pengadilan Tinggi Palangkaraya menolak gugatan itu dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/PN.Plk tanggal 22 Maret 2017. Sebagaimana dirilis media daring detik.com.
Pihak tergugat juga sempat mengajukan kasasi ke MA. Dan hasilnya ditolak oleh MA.
“Tolak,” demikian lansir panitera MA dalam websitenya, Jumat (19/07/19).
Putusan dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 diketok pada 16 Juli 2019 kemarin. Duduk sebagai ketua majelis Nurul Elmiyah dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha.
Pihak istana melalui Menteri Hukum dan HAM masih akan mempelajari putusan tersebut. (Det-)
