Nasional | beritabatam.com : Pemerintah Indonesia diminta mampu membangun membangun budaya sadar bencana di masyarakat. Karena itu, mitigasi bencana perlu menjadi bahan evaluasi untuk diperbaharui, seperti menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk perbaikan dan pengadaan alat early warning system yang dilengkapi dengan pelatihan mitigasi bencana sehingga kerusakan dan korban dapat dinetralisir.
“DPR mengingatkan pemerintah tentang perlunya pembangunan kesadaran masyarakat atas potensi Indonesia sebagai daerah rawan bencana alam,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat membacakan kesimpulan rapat kerja gabungan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Selain itu, lanjut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, pihaknya meminta pemerintah pusat untuk melakukan percepatan realisasi bantuan bagi korban bencana dengan memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam mengatasi bencana, melakukan peninjauan kembali terhadap petunjuk teknis terkait dengan hunian.
“Diantaranya mendorong kepastian lokasi satuan bagi seluruh korban bencana, penguatan peran pemerintah daerah sebagai pintu utama dalam penyaluran pelayanan dan bantuan di daerah bencana dengan menampung partisipasi masyarakat dalam dan luar negeri secara luas,” tutur legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Fahri melanjutkan, DPR RI juga mengingatkan pemerintah terkait skenario mitigasi berupa sistem pembiayaan dan penanganan bencana dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dengan dukungan kepemimpinan yang efektif dalam mitigasi dan sosialisasi yang massif sebelum dan sesudah terjadinya bencana. (hs/sf)
