
Batam | beritabatam.co – Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyepakati usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 9 persen menjadi Rp4.229.356. Kesepakatan tersebut dicapai setelah unsur pengusaha dan serikat pekerja menyetujui penggunaan indeks tertentu atau alfa sebesar 0,75.
Angka tersebut merupakan hasil kompromi setelah pembahasan sempat mengalami kebuntuan akibat perbedaan usulan dari kedua pihak. Unsur pengusaha sebelumnya mengajukan alfa 0,5, sedangkan perwakilan pekerja meminta angka 1.
Kesepakatan dicapai dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi yang berlangsung selama enam jam, mulai pukul 10.00 hingga 16.00 WIB, di Kantor Cabang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri, Batam, Kamis (19/11/26).
Kepala Disnakertrans Kepri, Diky Wijaya, mengatakan pembahasan berlangsung cukup alot sebelum akhirnya kedua pihak sepakat mencari jalan tengah melalui musyawarah.
“Yang pertama, dari sisi pengusaha memberikan angka 0,5. Kemudian dari serikat pekerja meminta angka 1 alpha-nya. Rapat sempat deadlock, akhirnya diputuskan supaya dilakukan musyawarah untuk mendapatkan angka mufakat,” kata Diky usai rapat, Kamis sore.
Melalui musyawarah lanjutan, unsur pengusaha dan pekerja akhirnya menyetujui penggunaan alfa 0,75. Menurut Diky, kesepakatan tersebut menjadi catatan tersendiri dalam proses penetapan upah minimum di Kepri karena angka yang diusulkan diterima oleh kedua pihak.
“Ini menjadi yang pertama dalam sejarah penetapan upah di Provinsi Kepri bahwa ketetapan angkanya sama-sama disepakati oleh pekerja dan juga pengusaha, yaitu 0,75,” ujarnya.
Dengan penggunaan alfa 0,75, UMP Kepri 2027 diusulkan sebesar Rp4.229.356. Nilai tersebut naik Rp349.836 atau sekitar 9 persen dibandingkan UMP 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.879.520.
Selain UMP, Dewan Pengupahan Provinsi juga menyepakati usulan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri 2027 sebesar Rp4.253.968. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp350 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.
Diky menjelaskan, penghitungan upah minimum 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur rentang penggunaan indeks alfa antara 0,5 hingga 0,9. Selain itu, terdapat surat edaran kementerian yang membuka ruang penggunaan alfa hingga angka 1.
Setelah mencapai kesepakatan, hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi akan disampaikan kepada Gubernur Kepri untuk diproses lebih lanjut melalui keputusan gubernur.
“Pembahasan untuk UMP sudah clear, tinggal kita SK-kan saja. Tinggal Pak Gubernur,” kata Diky.
Dengan demikian, angka Rp4.229.356 tersebut masih berstatus usulan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan dan belum menjadi ketetapan resmi sebelum disahkan melalui keputusan gubernur.
Setelah pembahasan UMP dan UMSP di tingkat provinsi selesai, agenda berikutnya adalah pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Kepri. Pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (23/11/26). (Piter)









