
Batam | beritabatam.co – Leo Triman Zebua, mantan pekerja PT Polymer Resources Indonesia di Batam, menghadapi persoalan hubungan industrial setelah mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan kehilangan dua jari tangannya. Melalui kuasa hukumnya, Leo mempersoalkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebut dilakukan perusahaan dengan tuduhan pencurian serta sejumlah dugaan pelanggaran ketenagakerjaan.
Kecelakaan kerja yang dialami Leo terjadi pada 30 April 2025. Insiden tersebut mengakibatkan jari telunjuk dan jari tengahnya putus sehingga ia mengalami cacat fisik permanen. Kondisi itu, menurut kuasa hukumnya, turut menyulitkan Leo untuk kembali mendapatkan pekerjaan.
Kuasa hukum Leo, Religius Sarumaha, mengatakan persoalan kecelakaan kerja sebelumnya telah diselesaikan. Namun, pada rentang Agustus hingga September 2026, perusahaan disebut memberhentikan kliennya dan melaporkannya ke Polsek Nongsa atas dugaan pencurian barang milik perusahaan.
Religius menilai tuduhan tersebut janggal karena pihaknya mengaku belum memperoleh penjelasan mengenai barang yang diduga hilang maupun bukti yang mendasari laporan tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa Leo masih berstatus sebagai saksi dalam proses pemeriksaan di kepolisian. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, polisi telah memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) perusahaan, tetapi kuasa hukum mengklaim tidak menemukan bukti yang menunjukkan kliennya melakukan pencurian.
“Klien kami hanya terekam berdiri di depan pos sekuriti. Akses keluar-masuk karyawan di pabrik itu pun hanya satu pintu dan dijaga sekuriti. Jadi sangat tidak masuk akal jika dituduh mencuri tanpa ada barang bukti satu pun,” ujar Religius saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (20/11/26).
Meski demikian, Religius menyatakan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia mengatakan tim kuasa hukum akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan apabila tuduhan pencurian tersebut tidak terbukti.
Selain persoalan PHK dan dugaan pencurian, pihak Leo juga menyoroti sejumlah hal terkait pemenuhan hak ketenagakerjaan selama kliennya bekerja di perusahaan tersebut.
Religius menyebut, berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan perusahaan, Leo tercatat bekerja sejak 2024 hingga September 2026. Namun, selama periode tersebut, menurutnya, Leo tidak pernah menandatangani perjanjian kerja.
Persoalan lain berkaitan dengan penempatan kerja. Leo disebut bekerja sebagai operator forklift meskipun tidak memiliki Surat Izin Operator (SIO). Sementara itu, posisi jabatan yang tercantum dalam data administrasi pelaporan perusahaan disebut berbeda dengan pekerjaan yang dijalankannya.
Pihak kuasa hukum juga mempersoalkan besaran upah yang diterima Leo. Religius menyebut kliennya hanya memperoleh upah harian sebesar Rp160 ribu dan menjalani pola kerja yang menurutnya tidak memiliki hari libur rutin.
Apabila Leo mengambil libur atas inisiatif sendiri, upah hariannya disebut langsung dipotong.
Di sisi lain, berdasarkan pemeriksaan pihak kuasa hukum terhadap data BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), besaran upah Leo disebut dilaporkan perusahaan sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Batam.
“Pelaporan di BPJS Ketenagakerjaan dan JMO tercatat sesuai UMK Batam, tetapi fakta yang diterima klien kami hanya Rp160 ribu per hari. Selisih laporan ini patut diduga mengarah pada unsur penipuan, penggelapan, atau maladministrasi perusahaan,” kata Religius.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian pihak kuasa hukum. Kesesuaian antara upah yang benar-benar diterima pekerja dan data yang dilaporkan perusahaan masih memerlukan pemeriksaan serta klarifikasi dari pihak terkait.
Religius mengatakan pihak Leo telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam sebanyak tiga kali. Saat ini, pihaknya masih menunggu surat anjuran resmi dari Disnaker.
Dalam proses mediasi tersebut, menurut Religius, perwakilan perusahaan menyampaikan tawaran pembayaran sebesar Rp15 juta. Namun, pihak Leo menolak tawaran itu karena menilai belum ada kejelasan mengenai peruntukan dan perhitungan nominal tersebut.
Pihak kuasa hukum menyebut perusahaan tidak mengutus kuasa hukum resmi dalam mediasi, melainkan seorang konsultan hukum yang menurut mereka tidak menunjukkan surat kuasa.
Dalam penyelesaian perselisihan ini, pihak Leo menuntut pemenuhan sejumlah hak ketenagakerjaan. Tuntutan tersebut meliputi pembayaran pesangon sesuai ketentuan, upah lembur, kekurangan pembayaran upah apabila terbukti terdapat selisih dengan ketentuan UMK Batam, serta penjelasan dan pertanggungjawaban atas perbedaan data pengupahan yang dilaporkan kepada Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain menunggu proses mediasi, tim kuasa hukum berencana menyampaikan pengaduan resmi kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau di Batam.
Mereka meminta instansi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan, termasuk menelusuri dugaan ketidaksesuaian upah, pelaporan data penghasilan, penerapan jam kerja, pembayaran lembur, serta pemenuhan hak pekerja lainnya.
Pihak Leo juga tengah menyiapkan laporan kepada kepolisian terkait sejumlah dugaan persoalan dalam hubungan kerja dan pelaporan data pengupahan. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.
Sementara itu, redaksi beritabatam.co telah berupaya meminta konfirmasi kepada manajemen PT Polymer Resources Indonesia melalui sambungan telepon dan pesan singkat pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 16.30 WIB.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi tetap membuka ruang bagi manajemen perusahaan untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab atas keterangan dan dugaan yang disampaikan pihak Leo melalui kuasa hukumnya. (Piter)










