Batam | beritabatam.co – Tokoh sentral perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzrin Hood, memilih absen dalam peringatan Hari Jadi ke-24 Provinsi Kepri pada Rabu, 24 September 2025. Ketidakhadirannya disebut sebagai bentuk protes diam atas arah kebijakan pembangunan yang dinilai jauh dari tujuan awal pemekaran.
Hal itu disampaikan Huzrin saat menjadi narasumber siaran langsung pagi di RRI Batam. Politisi senior kelahiran 27 Oktober 1956 ini merupakan Ketua Umum Badan Pekerja Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) yang menggerakkan masyarakat hingga Kepri resmi berpisah dari Provinsi Riau pada 2002.
Sepanjang sejarah berdirinya provinsi, Huzrin mengaku baru dua kali absen dalam perayaan HUT Kepri, yakni pada 2018 dan tahun ini.
“Ini hari saya tak hadir, saya sedih karena Kepri kan berhutang dengan BJB selama 3 tahun, dengan bunga 30-an miliar, dengan riba, tapi membangun monumen bahasa,” ungkap Huzrin.
Ia mengkritik alokasi dana Rp 100 miliar untuk pembangunan Monumen Bahasa yang dinilai tidak memberikan multiplier effect bagi ekonomi rakyat. Menurutnya, dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk memutar roda ekonomi kerakyatan seperti membangun sekolah, pasar, kapal roro, atau feri. Jika berstatus monumen nasional, ia menyarankan pembiayaan ditarik dari APBN, bukan membebani kas daerah.
Huzrin juga menyoroti ketimpangan di Kepri, khususnya Batam. Meski pertumbuhan ekonomi diklaim mencapai 7 persen, angka pengangguran justru bertambah. Investasi yang masuk dinilai berbasis digital dan teknologi yang minim menyerap tenaga kerja lokal.
Sebagai daerah dengan 98 persen wilayah lautan, ia menyayangkan minimnya perhatian pada sektor maritim.
“Kita punya kemampuan laut 98 persen. Tak pernah kita berikan mereka darah. Tak ada industri maritim, yang ada hanya shipyard,” tegasnya.
Ia membandingkan dengan daerah lain yang kapalnya mampu melaut hingga Maluku dan Papua. Seharusnya rakyat Kepri didorong memiliki kemampuan budidaya rumput laut, tambak, atau ekspor hasil laut segar seperti kepiting bakau langsung ke pasar dunia.
Huzrin menyinggung konflik lahan di Pulau Setokok dan Rempang Galang yang kini di bawah wewenang BP Batam. Ia mengingatkan lahan tersebut merupakan tanah warisan leluhur yang didiami turun-temurun sejak era Hang Nadim. Ia mendesak penyelesaian secara sukarela dengan konsep ganti untung agar masyarakat ikut menikmati hasil pembangunan.
Kritiknya juga menyasar maraknya peredaran narkoba, judi online, hingga kasino di Batam yang merusak moral generasi muda.
“Untuk apa negara maju kalau rakyat tak bermoral? Untuk apa dibuat free trade zone bebas, tapi moral kita rusak,” ujarnya.
Ia mengingatkan kembali moto Kepri, Berpancang Amanah, Bersauh Marwah, serta nilai luhur Melayu yang bersendikan syarak dan Kitabullah.
Di akhir dialog, Huzrin berharap pemimpin daerah lebih peka terhadap kebutuhan rakyat kecil dan tidak hanya mengejar pembangunan fisik pencakar langit atau jembatan mewah, namun melupakan kesejahteraan masyarakat pesisir yang menjadi fondasi berdirinya Provinsi Kepulauan Riau. (red)
