Batam | beritabatam.co – Pengamat sosial kemasyarakatan Kepulauan Riau, Tain Komari, menilai pembangunan di Kepri saat ini mengalami kemunduran.
Penilaian itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dialog interaktif via telepon di siaran langsung RRI Batam, Selasa pagi, 22 September 2026, sebagai evaluasi menjelang hari jadi Provinsi Kepri.
“Pembangunan di Kepri saat ini bukan sekadar jalan di tempat, melainkan mengalami kemunduran,” kata Cak Tain, sapaan akrabnya.
Pria yang juga mantan staf ahli Ketua DPRD Kota Batam, dosen, mantan wartawan, dan Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 itu menyebut pemerintah provinsi hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar pemerintahan, sementara kebutuhan esensial masyarakat luas terabaikan.
Secara indikator makro, ia memaparkan pertumbuhan ekonomi Kepri merosot.
“Pertumbuhan ekonomi Kepri merosot ke angka sekitar 3,6 persen, padahal pada masa-masa sebelumnya pernah menembus 4,6 hingga 4,9 persen,” ujarnya.
Tain juga menyoroti postur APBD yang tidak efisien. Hampir 30 hingga 40 persen anggaran disebut terkuras untuk belanja pegawai dan operasional.
“Hampir 30 hingga 40 persen anggaran daerah terkuras habis hanya untuk membiayai belanja pegawai dan belanja operasional seperti barang, jasa, serta perjalanan dinas,” katanya. Kondisi itu diperparah dengan pemotongan dana alokasi dari pusat yang mencapai hampir 50 persen.
Di tengah keuangan terbatas, ia mengkritik keras pinjaman daerah sebesar Rp400 miliar.
“Mengambil pinjaman daerah sebesar Rp400 miliar, sekitar Rp100 miliar dialokasikan untuk membangun monumen bahasa di Pulau Penyengat,” ungkapnya.
Ia menilai muncul informasi pinjaman dilakukan sepihak tanpa persetujuan DPRD dan akan membebani pemerintahan berikutnya.
“Skema pengembalian utang ini berpotensi membebani kepala daerah selanjutnya, mengingat masa jabatan kepemerintahan saat ini hanya akan berlangsung hingga tahun 2029,” katanya.
Lebih lanjut, Tain menyoroti minimnya visi maritim padahal Kepri terdiri dari 96 persen lautan dan 4 persen daratan.
“Pemanfaatan potensi laut untuk memajukan perekonomian daerah dan masyarakat nelayan hampir berada di titik nol,” ujarnya.
Ia mencontohkan kegagalan proyek lumbung pangan ribuan hektare di Lingga era Bupati Alias Wello yang dieksekusi tanpa uji kelayakan maupun kajian akademis.
Ia mengaku pernah mengusulkan pembentukan Kawasan Industri Perikanan di mana kapal asing diizinkan beroperasi dengan syarat seluruh hasil tangkapan diproses di pabrik pengalengan ikan di Kepri, namun tidak direspons.
Terkait birokrasi, Tain membeberkan pemborosan yang tidak rasional.
“Alokasi belanja barang pakai habis, khususnya untuk makan dan minum rapat, yang angkanya bisa membengkak hingga Rp24 miliar,” katanya.
Ia juga menyoroti dana hibah Rp300 hingga Rp400 miliar yang diduga bermasalah.
“Penggelontoran dana hibah sebesar Rp300 hingga Rp400 miliar yang sebagian diduga bermasalah karena ditumpangi oleh kepentingan dana aspirasi,” ujarnya.
Ia menyayangkan pemerintahan saat ini tidak menerapkan transparansi publik, alergi terhadap kritik, dan hanya mendengarkan masukan bernada pujian dari lingkaran dalamnya, pungkasnya. (Red)
