Batam | beritabatam.co – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan pengembangan ekosistem data center di Kota Batam harus berorientasi pada nilai tambah, kedaulatan data, dan kesiapan energi. Ia mengingatkan Batam tidak boleh hanya menjadi jalur lewat data regional tanpa manfaat nyata bagi Indonesia.
Penegasan itu disampaikan Andre saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Kunspek Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau yang dipusatkan di Batam, September 2026, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, (04/09/26).
Kunspek ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi VI terhadap kebijakan pemerintah di bidang infrastruktur dan ekonomi digital nasional.
Hadir dalam forum tersebut jajaran Komisi VI DPR RI, perwakilan BUMN, PT Telkom, Badan Pengusahaan BP Batam, PT PLN Batam, PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam, serta Pemerintah Kota Batam.
Membuka sambutannya, Andre menyoroti posisi strategis Batam.
“Kita memahami bahwa Batam memiliki posisi yang sangat strategis, dekat dengan Singapura, jalur pelayaran internasional, kawasan industri, serta berbagai fasilitas insentif investasi yang telah menjadikan Batam salah satu lokasi penting pengembangan data center di Asia Tenggara,” ujar Andre.
Ia menilai masuknya investor besar seperti DayOne, Princeton Digital Group PDG, hingga Gaw Capital merupakan perkembangan positif karena membawa modal, teknologi, dan peluang ekonomi baru. Namun Andre memberikan catatan kritis agar investasi itu tidak berhenti pada angka.
“Bagi Komisi VI, pertanyaannya bukan hanya seberapa besar investasi yang masuk, tetapi seberapa besar nilai tambah yang diperoleh oleh Indonesia,” tegas politisi Dapil Sumatera Barat I tersebut.
Menurut Andre, pengembangan data center sangat bergantung pada tiga pilar utama: lahan, konektivitas, dan energi yang kompetitif serta berkelanjutan.
Karena itu Komisi VI meminta penjelasan rinci dari pengelola kawasan dan PLN Batam terkait kecukupan dan cadangan daya listrik Batam, struktur tarif, kesiapan energi terbarukan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan jangka panjang.
Selain infrastruktur, isu kedaulatan dan perlindungan data menjadi perhatian utama.
“Keterlibatan mitra dan investor tentu perlu kita sambut secara positif, tetapi harus berjalan seiring dengan kepentingan nasional. Kita perlu memastikan aspek perlindungan data, transfer teknologi, serta manfaat bagi tenaga kerja dan pelaku usaha nasional,” katanya.
Andre mengingatkan agar Batam tidak terjebak sebagai sekadar titik transit.
“Jangan sampai Batam hanya menjadi titik transit lalu lintas data regional, sementara nilai tambah, teknologi, dan kendali strategis justru berada di luar negeri. Data center bukan hanya infrastruktur, tetapi juga soal kemampuan negara mengendalikan, melindungi, dan memperoleh manfaat dari infrastruktur dan data sebagai fondasi ekonomi masa depan,” ujarnya.
Ia berharap dialog dalam Kunspek berlangsung terbuka dan berbasis data agar Komisi VI memperoleh gambaran konkret mengenai capaian, tantangan kesiapan infrastruktur, serta persoalan kelembagaan yang masih dihadapi.
“Hasil temuan Kunspek ini akan menjadi bahan bagi Komisi VI DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan merumuskan rekomendasi kebijakan, agar pertumbuhan sektor data center tidak hanya meningkatkan investasi, tetapi juga memperkuat daya saing BUMN, perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta kedaulatan dan ketahanan digital,” jelas Andre.
“Dengan demikian Batam tidak hanya menjadi kawasan industri dan perdagangan yang strategis, tetapi juga berkembang menjadi salah satu simpul digital Indonesia di kawasan Asia Tenggara,” tutupnya.
Usai sambutan, rapat dilanjutkan dengan pemaparan dari BP Batam, PLN Batam, Telkom, dan pengelola kawasan industri terkait kesiapan lahan, perizinan, dan insentif investasi. (Red)
