UU Pers No. 40/1999 Amanatkan Sanksi Bagi Pengancam Wartawan

Catatan Andi Surya

Opini | beritabatam.co : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, merupakan produk hukum bagi pers. Dalam produk hukum itu, bukan hanya melindungi kemerdekaan pers, melainkan hak-hak masyarakat memperoleh informasi di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Pers berkewajiban menyampaikan informasi demi kepentingan umum, asal tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Pers harus bersikap independen, memberi informasi secara berimbang, tidak memasukan opini pribadi, dan tak sesuai fakta. Hanya ada beberapa poin berita, pers tak perlu melakukan konfirmasi atau cek ricek, jika berita itu bersifat konferensi pers, fakta persidangan, atau kegiatan serimonial lainnya. Apalagi berita silahturahmi antara organisasi masyarakat dengan kepala daerah.

Karena bersifat seremonial, berita silahturahmi itu, tak perlu awak pers atau jurnalis melakukan konfirmasi semua pihak. Cukup mewawancarai kepala daerah itu, maka berita siap disajikan untuk dipublikasi. Seandai ada suatu organisasi masyarakat marah, ketika kegiatan silahturahmi-nya dengan kepala daerah di publikasi, perlu dipertanyakan, ada apa?

Arizki Fil Bahri, wartawan Data Riau, misalnya, mengalami nasib tragis. Hanya mempublikasi berita, berjudul: “Persatuan Pemuda Tempatan Natuna Silahturahmi Bersama Bupati.” Akibat mempublikasi berita serimonial itu, mendapat pengancaman Ardi Wijaya, salah seorang pengurus Persatuan Pemuda Anak Tempatan, bukan Persatuan Pemuda Tempatan Natuna, sekitar pukul 22.00 Wib, Rabu 13 Februari 2019.

Pengancaman atau teror di malam mulai larut itu, di tempat tinggal Arizky -biasa di sapa Ari- di Jalan Pramuka, Ranai, Natuna. Tempat tinggal Ari, merupakan Kantor DPC Aliansi Jurnalis Online Indonesia (AJOI) Natuna. Ari menjabat sebagai sekretaris organisasi wartawan yang berkantor pusat di ibukota Indonesia, Jakarta.

Akhirnya, atas kesepakatan bersama antar pengurus AJOI Natuna, berkoordinasi dengan DPD AJOI Kepulauan Riau, Batam, Ari membuat laporan teror itu ke Kantor Polres Natuna, Jalan Hayam Wuruk, Ranai, ke-esokan sore, Kamis 14 Februari 2019. Laporan, sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STLP/14/II/2019/SPKT – Natuna. Arizky Gill Bahri (korban), mengalami pengancaman Ardi Wijaya (pelaku) di Kantor DPC AJOI Natuna, Jalan Pramuka, Ranai pada Kamis 13 Februari 2019.

Namun delik hukum layak dipergunakan Polres Natuna, melalui Satreskrim adalah UU Pers 40/1999. Sebab teror dilakukan Ardi tak sendiri. Aktifis itu membawa serta sejumlah kawan. Dalam teror, kata Ari, sempat Ardi mengajak duel Ari, satu persatu lawan ia dengan kawan-kawannya. Ardi juga sempat berpesan setengah mengancam, agar Ari menghapus postingan berita silahturahmi itu. Namun Ari tidak menanggapi permintaan Ardi.

Jadi UU Pers 40/1999, pasal berapa Ardi telah melanggar? Yaitu: Pasal 4 ayat 2 yang tertulis, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ayat 3, untuk menjamin kemerdekaan pers, maka pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Ketentuan Pidana, BAB VIII, Pasal 18 ayat 1, setiap orang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, di pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. (:)