Batam | beritabatam.co : Manuver DPRD kota Batam mengundang rapat koordinasi BP Batam terkait berakhirnya konsensi (perjanjian) antara BP Batam dan PT ATB disebutkan hanya untuk mendapatkan pendapatan asli daerah kota Batam
Wakil Ketua DPRD Kota Batam Ruslan M Ali Wasyim menjelaskan DPRD Kota Batam selaku mitra pemerintah kota Batam menekankan kepada BP Batam untuk melibatkan pemerintah kota Batam terkait konsensi pengelolaan air yang kedepannya akan dikelola oleh BP Batam.
Dalam rapat Koordinasi yang digelar pada Rabu (18/06/20) DPRD kota Batam mendorong pemerintah untuk ikut berpartisipasi dalam konsensi air ini, Karna setelah 25 tahun air dikelola oleh ATB 1 rupiah pun tak ada yang masuk ke kas daerah.
“Karna menggunakan APBN, ATB langsung ke BP Batam, nah pada saat dengan berakhir konsensi diharapkan pemerintah segera berperan serta. Bentuknya bisa mengikutkan sertakan BUMD” ucap Ruslan
Ia mengatakan dengan berakhirnya konsensi, dipastikan BP Batam mengambil alih pengelolaan air dari ATB sebagaimana amanah undang-undang
“Dengan diambil alihkan ini untuk menjalankan roda nya itu BP Batam akan membentuk satu unit layanan yang khusus untuk menangani persoalan air yakni badan usaha,” tambahnya.
Berdasarkan keterangan dari BP Batam lanjutnya, yang sudah dilakukan dalam hal ini semua pihak pemegang saham ATB dan BP Batam sudah sepakat bahwa sekarang ini aset lagi di verifikasi atau inventariskan oleh BPKP untuk dijadikan aset negara. Baik yang sudah diserahkan maupun sedang berjalan penambahan oleh ATB verifikasi itu dihasilkan pada 26 juni bulan ini, terangnya.
“Terkait BP Batam mitra DPR RI dan bukan domain kita namun karna lokasinya dibatam kita berharap apa yang bisa didapatkan pemerintah untuk mendapatkan PAD dari konsensi itu,” harapnya.
Ia mencontohkan sebagai penanaman saham dialihkan permodalan melalui BUMD atau yang kedua nantinya bekerjasama dengan pekerja yang bisa diadakan oleh BUMD.
“Yang terpenting ada pemasukan dari pendapatan asli daerah kota Batam dari konsensi air ini, Kita tekankan nantinya proses peralihan ini jangan ada sisa waktu yang bisa mengakibatkan turunnya pelayanan. Dan ini jadi harus perhatian penuh kita sebagai wakil rakyat karna ada kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pelayanan akan air terhadap industri dan lainnya tidak kata loss,” ucapnya.
Kedepannya kita kembali menekankan dengan beralihnya pengelolaan air ke BP Batam jangan terjadi kenaikan tarif yang bisa membebankan masyarakat apalagi dengan masa pandemi ini, tambahnya. (Ben)
Discussion about this post