Batam | beritabatam.co : Lembaga Sosial Masyarakat Suara Rakyat Keadilan (SRK) hari ini menggelar aksi (27/08/2020) di kantor Pemko Batam dan Sekretariat Bawaslu Kota Batam.
Ketua Umum SRK, Akhmad Rosano mengatakan kegiatan aksi ini digelar sehubungan pemerintah kota Batam yang melawan Keputusan Hukum Mahkamah Agung atas peninjauan kembali yang telah dimenangkan atas gugatan Nuranis.
Dalam putusan Mahkamah Agung itu menyatakan tergugat pemerintah kota Batam harus membayar kerugian materil dan immateril sebanyak Rp 737 Juta yang belum juga terealisasi hingga kini sejak putusan tahun 2019.
“Sudah jelas putusan itu menerima dan mengabulkan gugatan ibu Nuranis selaku penggugat, kenapa pemerintah kota Batam seakan akan mengabaikan putusan itu” Jelas Rosano.
Untuk itu Rosano mendesak pemerintah kota batam untuk segera menyelesaikan permasalahan itu sebelum berakhir jabatannya jangan sampai terkesan Walikota Batam sebagai pemimpin menzholimi rakyatnya sendiri.
Sebelumnya, SRK telah melaporkan pelantikan Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) yang merupakan struktur dari timses salah satu calon walikota batam.
SRK menilai kinerja Bawaslu kota Batam sangat lambat menindaklanjuti laporan yang sudah disampaikan beberapa bulan lalu. (Ben)
Discussion about this post