Stok Menipis dan Langka, Pedagang Seken Desak Solusi ke DPRD Batam

Batam | beritabatam.co : Kebijakan larangan impor barang bekas dikeluhkan pedagang seken di Batam, pedagang seken mendatangi DPRD Batam untuk mendesak kepastian nasib usaha mereka. Senin, (27/04/26).

Pedagang meminta DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Bea Cukai, BP Batam, dan Pemko Batam.

Pedagang resah karena isu razia marak di pasar seken. Dampaknya terasa di sentra utama seperti Pasar Seken di kawasan Jodoh, pasar Seken Aviari di Batu Aji yang dikenal sebagai pelopor pasar seken, pasar seken Taras di Komplek Taman Raya Square Batam Kota, hingga pasar seken JPO di Jodoh yang menjual barang kualitas terpilih.

Banyak lapak di lokasi tersebut memilih tutup sementara untuk menghindari petugas. Pedagang juga mengeluhkan stok yang seret. Jalur masuk barang bekas kini berstatus ‘jalur merah’, sehingga mereka hanya mengandalkan sisa stok lama yang harganya semakin mahal.

“Kalau harus diatur dan dipajaki, kami siap. Tapi jangan dimatikan,” ujar salah satu perwakilan pedagang.

Mereka menegaskan bisnis seken adalah sumber penghidupan ribuan keluarga di Batam.

Kritik menguat dari pengamat kebijakan publik yang menilai regulasi ini kaku dan tidak sensitif pada realitas sosial-ekonomi.

“Negara harus memberi solusi, bukan sekadar melarang,” pintanya.

Ia juga menyorot temuan 914 kontainer yang diduga berkaitan dengan barang bekas.

“Kalau barang skala besar bisa lolos, kenapa pedagang kecil justru ditindak keras? Kenapa tidak diperlakukan setara?” ujarnya.

Beragam kritik mengemuka dalam RDP Asosiasi Pedagang Second Kota Batam dengan Komisi II DPRD Batam yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, M. Syafei. Pedagang curhat soal penertiban represif dan ketidakpastian hukum.

Anggota Komisi II, Ruslan Sinaga, desak evaluasi total kebijakan karena berpotensi memperparah pengangguran. Ia mendorong RDPU menghadirkan Bea Cukai, BP Batam, hingga Polresta Barelang.

Disperindag Kota Batam menyebut persoalan barang second adalah ranah impor-ekspor yang jadi kewenangan BP Batam.

“Kami tidak terlibat langsung sebelum barang masuk ke daerah,” jelas perwakilannya. (Ben)