Batam | beritabatam.co : Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A Djalil, menghadiri pembagian sertifikat tanah masyarakat Kota Batam di dataran Engku Putri, Sabtu (31/3/19).
Sebanyak 20 ribu sertifikat tanah kepada masyarakat Kota Batam.
“Dari laporan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kepri, untuk Pulau Batam tahun ini semua tanah sudah selesai bersertifikat. Ada beberapa masalah seperti tanah kampung tua. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu secepatnya,” kata Sofyan.
Dalam sambutan, Kepala BPN RI ini mengatakan bahwa percepatan sertifikasi tanah merupakan program Presiden Joko Widodo. Tahun 2018 telah diterbitkan sertifikat dan produk lain dari program pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) untuk 9,3 juta bidang.
“Biasanya diterbitkan tiap tahun itu 500-800 ribu seluruh Indonesia. Tahun 2017 Pak Presiden perintahkan secepat mungkin sebanyak mungkin. Maka kota keluarkan 5,4 juta bidang. Loncatannya 10 kali dari kebiasaan di masa lalu. Tapi Pak Presiden belum puas, masih kurang. Maka kami keluarkan sertifikat dan produk lain dari PTSL sebanyak 9,3 juta bidang. 2019, insya Allah akan keluarkan 10-12 juta bidang,” papar Sofyan.
Sampai 2014, sambungnya, baru 46 juta bidang tanah bersertifikat. Padahal jumlah tanah paling sedikit 160 juta bidang di seluruh Indonesia. Jika dengan jumlah biasa 500 ribuan setahun, diperkirakan butuh waktu 150 tahun baru bisa selesai.
“Presiden tak mau seperti itu karena bisa menciptakan masalah hukum dan konflik di tengah masyarakat,” ujar mantan Kepala Bappenas tersebut.
Ia menjelaskan, program sertifikasi lahan ini penting untuk mencegah sengketa. Karena umumnya ketika harga tanah sudah menjadi tinggi, sengketa muncul.
“Di berbagai kota, sengketa lahan itu luar biasa. Oleh sebab itu Presiden perintahkan kami keluarkan sertifikat sebanyak mungkin secepat mungkin. Insya Allah target kita 2025 seluruh tanah di seluruh Indonesia akan didaftarkan, jika mungkin disertifikatkan,” tuturnya.
Kepala BPN Kepri, Asnawati mengatakan jumlah bidang tanah di Kepri ada lebih kurang 758.256 bidang. Sebanyak 545.376 bidang tanah atau sekitar 72, 06 persen sudah bersertifikat. Dan 211.880 bidang tanah yang belum tersertifikasi.
“Tahun 2019 kita targetkan 110 ribu pengukuran PTSL. Sebanyak 80 ribu dilakukan swadaya oleh BPN. Sementara 40 ribu oleh pihak ketiga. Dan target penerbitan sertifikat sebanyak 87.000,” kata dia.
Asnawati mengatakan BPN Kepri telah membuat komitmen untuk skema penyelesaiannya. Pada akhir April selesai 30 persen, akhir Juli 65 persen, dan akhir Oktober ditargetkan tuntas 100 persen.
“Berdasarkan data, sampai dengan 28 Maret BPHTB Kepri sudah Rp 102.113.811.840,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala BPN Batam, Askani mengatakan tahun ini 3.000 bidang tanah yang akan disertifikatkan di Batam. Bahkan sampai akhir bulan ini, sudah 2.000 sertifikat yang diterbitkan BPN Batam.
“Kalau Kepri targetkan selesai 2023, untuk Batam kita targetkan 2021. Tapi itu di luar kampung tua dan Rempang Galang. Sedangkan untuk di Pulau Batam dan pulau-pulau lain tak ada masalah,” kata Askani. (sumber: mbc/red)
Discussion about this post