Seknas : Jokowi Lebih Paham dan Visioner Soal Pertahanan Ketimbang Prabowo

Jakarta | beritabatam.co :  Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Dedy Mawardi menilai Jokowi yang berlatar-belakang sipil lebih memahami pertahanan negara ketimbang Prabowo yang berasal dari militer.

Tidak hanya pemahaman yang komprehensif, Jokowi juga dipandang lebih visioner dalam bidang pertahanan dibandingkan Prabowo. Saat Jokowi sudah bisa memetakan ancaman perang cyber di masa depan, Prabowo justru malah stuck pada cara-cara dan pemikiran yang konvensional.

“Jokowi bicara mulai dari memperkuat SDM, memperkuat persenjataan, teritorial hingga pemanfaatan sistem pertahanan yang terpadu, terintegrasi dan pertahanan cyber. Sementara Prabowo memulainya dengan profesionalitas anggaran TNI dan perang untuk melindungi kedaulatan bangsa dan negara atau pendekatan militeristik,” tutur Dedy Mawardi.

Ia juga menyoroti pernyataan Prabowo yang melemparkan mosi tidak percaya pada kekuatan TNI dalam menjaga pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia saat ini. Menurutnya, berdasarkan data yang dirilis oleh Global Fire Power (GFP) Tahun 2019, kekuatan militer Indonesia menempati urutan teratas di Asia Tenggara dan berada dalam 15 besar dunia.

“Sehingga dari debat semalam nampak kontras. Jokowi yang sipil itu sangat percaya dengan TNI. Sementara Prabowo yang mantab dari TNI sangat tidak percaya dengan laporan dan kekuatan TNI. Mungkin beliau mendapatkan bisikan yang kurang tepat dan kurang update soal kekuatan militer kita saat ini,” ujar Dedy Mawardi.

Selain itu, anggaran pertahanan dalam APBN 2019 yang mencapai Rp 108,4 Triliun sudah jauh lebih besar dibandingkan era kepemimpinan SBY yang hanya Rp 86,2 Triliun tahun 2014. Komentar ini disampaikan Dedy Mawardi untuk menanggapi pernyataan Prabowo yang menyebut anggaran pertahanan Indonesia masih terlalu kecil.

Sebagai informasi, pertahanan merupakan salah satu tema yang dibahas dalam debat capres yang berlangsung pada Sabtu (30/3/2019) malam di Jakarta. Selain pertahanan, debat kali ini juga mengedepankan masalah ideologi, pemerintahan dan hubungan internasional. (Reporter : Hamdi Putra/red)