Batam | beritabatam.co – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengusulkan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Perubahan tersebut disiapkan untuk menyesuaikan arah pembangunan dengan perkembangan kondisi ekonomi daerah.
Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah Kota Batam diproyeksikan meningkat dari Rp4,18 triliun menjadi Rp4,25 triliun atau naik sekitar 1,7 persen.
Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 itu disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (03/08/26).
Amsakar mengatakan perubahan dokumen anggaran diperlukan untuk menyesuaikan target pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
“Perubahan APBD ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang. Tujuannya agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap relevan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Amsakar.
Pemko Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026 berada di kisaran 6,4 hingga 7,4 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang disebut berada di kisaran 5,4 persen.
Menurut Amsakar, optimisme tersebut ditopang oleh peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta pertumbuhan sejumlah sektor seperti industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.
Sektor pariwisata juga diperkirakan memberikan kontribusi melalui peningkatan kunjungan wisatawan yang berdampak terhadap aktivitas perhotelan, restoran, dan transportasi.
Selain itu, pengembangan kawasan strategis seperti Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, dan Batam Aero Technic dinilai dapat memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat investasi nasional.
“Dengan berbagai potensi yang kita miliki, mulai dari investasi, kawasan ekonomi, hingga sektor pariwisata, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Batam mampu mencapai kisaran 6,4 sampai 7,4 persen,” katanya.
Pemko Batam juga memproyeksikan inflasi berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Pemerintah berharap kondisi tersebut dapat menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber penerimaan yang diproyeksikan meningkat.
PAD diusulkan mencapai sekitar Rp2,706 triliun atau naik 4,82 persen. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh bertambahnya objek pajak, optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui penambahan titik videotron, potensi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penyesuaian target opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemko Batam juga mendorong digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Di sisi lain, pendapatan transfer diperkirakan turun sekitar 3,4 persen akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer antardaerah. Pemko Batam memperkirakan penurunan tersebut dapat diimbangi dengan penerimaan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, termasuk hibah pemerintah pusat dan pengembalian hibah.
Pada sisi belanja, Pemko Batam mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun atau meningkat sekitar 4,84 persen.
Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
Sejumlah sektor yang menjadi prioritas antara lain pembangunan sarana pendidikan, pengadaan bus sekolah, peningkatan layanan kesehatan, penanganan banjir, pembangunan penerangan jalan umum, pengelolaan persampahan, penyediaan utilitas kawasan permukiman, serta pembangunan marka jalan.
Amsakar menegaskan, anggaran perubahan APBD diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung daya saing Batam sebagai kota investasi.
“Setiap rupiah yang kita anggarkan harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Kebijakan tersebut diselaraskan dengan tema pembangunan Kota Batam 2026, yakni “Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi”.
Lima prioritas pembangunan yang diusung meliputi penguatan sektor unggulan berbasis investasi dan pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta penguatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
Amsakar berharap pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 bersama DPRD Kota Batam dapat berlangsung secara konstruktif sehingga program prioritas pemerintah dapat segera direalisasikan.
Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batam. (MCB)
Discussion about this post