Pemko Batam Serahkan Bantuan Lansia, Belum Dapat? Mungkin Ini Sebabnya

Batam | beritabatam.co : Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyerahkan bantuan sosial (bansos) lansia dan peningkatan insentif kader di Gedung Serbaguna SP, Sagulung, Rabu (15/4/2026). Kegiatan ini dipimpin Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra,

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis dan dirangkaikan dengan silaturahmi bersama ribuan kader Posyandu dan kader Kelurahan Siaga dari Kecamatan Sagulung, Batu Aji, Sekupang, dan Bulang.

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa Pemko Batam tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat meskipun tengah melakukan efisiensi belanja pegawai sesuai kebijakan nasional.

“Meski ada efisiensi, untuk kepentingan masyarakat kami justru menyepakati peningkatan bantuan. Bansos lansia yang sebelumnya Rp300 ribu naik menjadi Rp400 ribu, sedangkan insentif kader Posyandu dan Kelurahan Siaga dari Rp400 ribu menjadi Rp500 ribu,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan di Kota Batam.

“Kami ingin para lansia merasa tenang dan tidak lagi khawatir terhadap kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.

Terkait adanya warga yang belum menerima bantuan pada periode ini, Amsakar menjelaskan bahwa hal tersebut dipengaruhi perubahan kebijakan pendataan di tingkat nasional. Data penerima kini mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) dengan sistem desil.

“Ada penyesuaian kategori berdasarkan data terbaru. Bagi warga yang sebelumnya menerima namun saat ini belum, bukan berarti tidak mendapatkan, tetapi belum terakomodasi. Kami terus melakukan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat agar tidak ada warga yang dirugikan,” jelasnya.

Ia juga menginstruksikan camat dan lurah untuk aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perubahan sistem pendataan tersebut guna mencegah kesalahpahaman di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Zulkifli Aman, menyampaikan bahwa peran Posyandu kini semakin luas seiring terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.

“Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga mencakup enam Standar Pelayanan Minimal, mulai dari pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, hingga bidang sosial,” jelasnya. (MCB)