Batam | beritabatam.co : Pernyataan Komisi I DPRD Batam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta usaha gelper ditutup dinilai menuai polemik ditengah masyarakat.
Sekretaris Suara Rakyat Keadilan, Supraptono Meminta Majelis Ulama Indonesia dan Komisi I DPRD Kota Batam bertindak adil dan bijak terhadap keberadaan usaha jenis gelper di kota Batam.
Menurut Supraptono, MUI sebagai lembaga keagamaan harus mampu memainkan perannya secara Independen tanpa ada kepentingan golongan dari pihak manapun.
Setiap pernyataan ataupun fatwa yang dikeluarkan harus memiliki ketegasan dan dapat dipahami serta menjadi acuan bagi seluruh elemen masyarakat, pungkas pria yang akrab disapa pak Kabul ini.
Demikian juga dengan Komisi 1 DPRD Kota Batam, Supraptono mengatakan, agar berjalan sesuai dengan fungsinya, wakil rakyat harus dapat menerbitkan Perda yang dapat diberlakukan adil kepada seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
Kabul menyebut, usaha jenis hiburan gelper di Batam telah mampu memberikan solusi dan alternatif terkait tenaga kerja di sektor hiburan.
“Harusnya kedua institusi itu memberikan solusi kepada pengusaha yang sudah berinvestasi dengan berusaha di Batam. Bukan malah mempersulit yang bisa berdampak bertambahnya pengangguran di Batam,” ucapnya.
Kabul, menghendaki agar kedua lembaga MUI dan Komisi 1 DPRD kota Batam segera mengakhiri polemik tentang usaha gelper dan dapat bersikap adil dan bijaksana.
“Jangan hanya berpikir masalah dosa, karna akan lebih berdosa apabila MUI dan Komisi I DPRD Kota Batam jika membiarkan para pekerja gelper menjadi pengangguran yang bisa berdampak kepada keluarga mereka,” ucapnya.
menurutnya, jika gelper tutup. Maka dampak ekonomi semisal pengangguran akan bertambah. Dan pasti akan berdampak pula pada gangguan Kamtibmas lainnya.
“Jika itu terjadi, apakah MUI dan Komisi 1 DPRD Kota Batam bisa bertanggung jawab,” ujar Kabul. (Ben)
Discussion about this post