Batam | beritabatam.co – Janji PT PLN Batam untuk memberikan kompensasi berupa pemotongan tagihan sebesar 15-25 persen pasca-insiden blackout total pada Senin 12 Oktober 2026 menuai kritik.
Pengamat Kota Batam, Nikolas Simbolon menilai skema kompensasi tersebut tidak transparan dan sarat dengan akal-akalan sepihak dari PLN Batam.
Menurut Nikolas, mekanisme pemotongan 15-25 persen tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena proses pengecekan meteran tidak pernah ditunjukkan langsung kepada pemilik rumah.
“Itu akal-akalan lah. Waktu dicek sama karyawan, ditunjuk tidak sama pemilik rumah berapa yang dipakai? Baru setelah itu dipotong 25 persen agar nampak potongannya. Tapi kalau tidak ditunjukkan, dari mana masyarakat tahu dipotong 25 persen? Hanya PLN yang tahu,” tegas Nikolas kepada media, Selasa (13/10/26).
Nikolas menilai skema sepihak ini ibarat pembohongan ganda bagi warga Batam.
Masyarakat yang sudah dirugikan akibat kelumpuhan aktivitas saat pemadaman, kini diberikan aturan kompensasi yang tak bisa mereka verifikasi sendiri.
Lebih lanjut, ia menanggapi sikap PLN yang kerap melabeli isu miring sebagai hoaks. Nikolas justru membalikkan tudingan tersebut.
“Ini dua kali bohong, sudah blackout, bohong lagi. PLN bilang ada berita hoaks, tapi kalau meteran berapa yang dipotong tidak dikasih tahu ke masyarakat, ya kompensasi itu yang hoaks. Jangan orang saja dibilangnya hoaks, dia pun hoaks itu,” kritiknya.
Selain menyoroti PLN, Nikolas juga membeberkan betapa kacaunya situasi di lapangan saat pemadaman terjadi. Kerugian yang dialami masyarakat mulai dari rakyat kecil hingga pengusaha sangat besar, terutama kerugian waktu akibat kelumpuhan lalu lintas.
Ia mencontohkan, warga yang seharusnya sampai di rumah pukul 17.00 WIB, terpaksa baru tiba pukul 22.00 WIB akibat matinya lampu lalu lintas. Dalam kondisi tersebut, ia mengapresiasi kinerja Polisi Lalu Lintas yang turun ke jalan, namun mempertanyakan kinerja instansi lain.
“Jalan semua macet total. Hanya Polantas ada yang mengurusi. Perhubungan ke mana itu? Masa urusan parkir ditarik, tapi saat jalanan kacau begini tidak kelihatan kerjanya,” sindirnya.
Di akhir pernyataannya, Nikolas menarik benang merah antara ketahanan infrastruktur kelistrikan Batam dengan ambisi pemerintah menarik investasi skala besar, khususnya pembangunan Data Center.
Ia mengingatkan bahwa keberadaan Data Center menyedot kapasitas air dan listrik yang luar biasa besar untuk sistem pendinginnya. Jika ketersediaan arus listrik dan air di Batam belum mumpuni, kehadiran investasi raksasa ini justru akan mengorbankan masyarakat dan pengusaha lokal.
“Investor besar-besar masuk, padahal itu pengguna air dan listrik paling besar. Masalahnya, pengusaha di Batam bisa rusak karena arus dan air tidak terbagi dengan baik. Seharusnya pemerintah membebankan agar investor tersebut membangun infrastruktur air dan listriknya sendiri untuk operasional mereka, agar tidak mengorbankan lingkungan dan masyarakat lokal,” tutup Nikolas. (Red)
Discussion about this post