Nasional | beritabatam.co : Sempat mencuat, akan dilantik akhir April lalu. Akhirnya Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyampaikan menunda operasional jabatan Ex-Officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam oleh Walikota Batam. Penundaan disebut karena alasan dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Hal itu disampaikan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat memimpin konsultasi publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Kantor Kementerian Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (07/05/19).
“Untuk operasional pelaksanaan Ex-Officio diperlukan peraturan teknis mengenai benturan kepentingan (Kementerian PAN dan RB) dan mekanisme pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BP Batam (Dewan Kawasan Batam),” kata Susiwijono.
Dalam kesempatan ini, tampak hadir Wakil Walikota Amzakar Achmad, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, Assisten I bidang Perekonomian Pemprov Kepri Syamsul Bahrum, Ketua Kadin Kepri Maruf Maulana, Ketua Kadin Batam Jadi Rajaguguk, Perwakilan Gubernur Kepri, Deputi Bidang Percepatan dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian.
Selain itu hadir pula Staf Ahli Hukum dan Perundang – Undangan Kemenkumdan Ham, Deputi Bidang Hukum dan Perundang Undangan Mensegneg, Deputi Kelembagaan Kementerian PAN RB, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dirjen Bea Cukai,Dirjen Pembendaharaan Kemenkeu dan Sekjen Kementerian Perdagangan.
Menurut Susiwijono, pelaksanaan kebijakan jabatan Kepala BP Batam dijabat Ex-Officio oleh Walikota Batam perlu diatur dalam perubahan PP Nomor 46 tentang KPBPB Batam sebagaimana diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2011 (RPP Perubahan Kedua PP Nomor 46 Tahun 2007).
“Dalam perubahan PP 46 ada 6 substansi pengaturan Ex-Officio agar kebijakan tersebut tidak melanggar UU Pemerintahan Daerah yang melarang Kepala Daerah merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, karena Kepala BP Batam bukan merupakan pejabat negara berdasarkan UU ASN dan tidak diatur dalam UU KPBPB,” katanya.
Sehingga, nantinya tidak memerlukan aturan khusus dalam pengelolaan APBN dan BMN. “Pelaksanaan Ex-Officio tidak memerlukan pengaturan khusus dalam pengelolaan APBN dan BMN karena telah cukup dalam PP Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan BP Batam (pelaksanaan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara,” katanya.
Ketua Kadin Batam Jadi Rajaguguk menilai, regulasi yang bakal dipakai sebagai landasan hukum Ex- Officio ternyata masih berupa rancangan peraturan pemerintah.
“Dan semua itu teryata baru wacana dan barus sekedar gagasan yang belum berdasarkan aturan yang jelas,” kata Jadi.
Selain itu, Jadi juga mempertanyakan alasan diubahnya PP 46 Tahun 2007 sebanyak dua kali. “Kenapa diubah PP itu, kenapa bukan PP yang diamanatkan UU Pemda pasal 360 ayat 4 yang mengatur keikutsertaan daerah di KPBPB ini juga menimbulkan pertanyaan, karena perubahan PP 46 terkesan dipaksakan, padahal jelas-jelas tidak selaras dengan UU Pemda tersebut,” kata Ketua Kadin Batam ini.
“Kalau diberlakukan akan kami ajukan uji materi atau judicial rewiew karena jelas-jelas melanggar undang-undang,” tegas Ketua Kadin Kepri Maru Maulana.
Maulana menegaskan, Kadin Kepri akan mengajukan judicial rewiew atau uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait undang-undang dan ke Mahkamah Agung (MA) peraturan perundang-undangan dibawahnya. (PK)
Discussion about this post