Batam | beritabatam.co – Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat menindaklanjuti masukan Komisi VI DPR RI terkait penanganan banjir dan genangan air di Kota Batam. Hanya sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta pada Rabu (17/6/2026), BP Batam langsung menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan lapangan di sejumlah titik rawan banjir.
Peninjauan dipimpin langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, bersama Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana, dan jajaran terkait.
Dalam upaya menyelaraskan langkah penanganan, BP Batam turut menggandeng Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, serta para camat di wilayah yang terdampak.
Sebanyak 11 titik rawan banjir menjadi fokus peninjauan. Lokasi tersebut meliputi kawasan Orchard Park di Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, wilayah Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga area depan Panbil Industrial Estate yang dalam beberapa waktu terakhir kerap mengalami genangan saat hujan deras.
Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut atas sorotan Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, yang dalam RDP sehari sebelumnya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas drainase di Batam. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang pesat harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengendali banjir yang memadai.
Mouris Limanto menegaskan bahwa verifikasi langsung di lapangan sangat penting untuk mengetahui akar persoalan di setiap lokasi sebelum menentukan langkah penanganan yang tepat.
“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, respons cepat tersebut merupakan arahan langsung dari Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang meminta setiap aspirasi masyarakat maupun masukan dari DPR RI segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata.
“Bapak Kepala BP Batam dan Ibu Wakil Kepala BP Batam selalu menekankan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan,” kata Mouris.
Dari hasil peninjauan tersebut, BP Batam bersama Pemko Batam mulai menyusun skema penanganan untuk masing-masing lokasi. Beberapa langkah yang direncanakan meliputi normalisasi saluran drainase, peningkatan kapasitas saluran air, evaluasi pola aliran, hingga penguatan kolaborasi teknis lintas sektor. (BP)
Discussion about this post