Batam | beritabatam.co : Rencana Pemerintah Pusat mengangkat Walikota Batam menjadi Ex Officio Kepala Batam terus bergulir. Sempat berhembus kabar akan dilantik Januari lalu, kini kembali terdengar kabar, pelantikan akan dilaksanakan April mendatang.
Sementara disisi lain, beragam kalangan menanggapi secara berbeda. Ada yang mendukung ada pula yang menentang.
Salah satunya dari Kadin kota Batam. Sempat pula beredar kabar pembentukan Kadin diluar kepengurusan Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk. Kadin yang disebut menentang penunjukan Ex Officio BP Batam yang di pimpin Walikota Batam.
Seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir, viral di sosial media dan grup WhatsApp, meme Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk yang memaparkan 4 alasan penunjukan Ex Officio BP Batam oleh Walikota Batam bertentangan dan tidak sesuai dengan Undang Undang dan Hukum.
Sebagaimana meme yang beredar, yakni pertama Kepala BP Batam adalah pejabat lain yang ditetapkan dengan UU, sehingga tidak harmonis dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda pasal 76 ayat (1) huruf (h), yang Melarang Wali Kota Rangkap Jabatan.
Kedua Wali Kota Batam anggota Dewan Kawasan, karena jabatannya maka turut sebagai
Regulator di Dewan Kawasan, maka tidak boleh sekaligus Operator, karena BP Batam adalah Operator, itu namanya Tumpang Tindih, tidak sesuai dengan Azas-Azas Umum Pelaksanaan Pemerintahan yang baik (AUPB).
Ketiga DK Batam, mengangkat Kepala BP Batam, Wali Kota Batam adalah Anggota DK Batam, artinya dirinya sendiri mengangkat dirinya sendiri dan mengawasi dirinya sendiri? Logika sederhananya, BP Batam itu adalah Kewenangan/Asset Pemerintah Pusat, tidak mungkin Pemerintah Daerah memimpin Kewenangan Pemerintah Pusat, kecuali Pemerintah Pusat mendelegasikan urusannya kepada Pemerintah Daerah (artinya itu dilarang).
Dan yang ke Empat Jika Wali Kota Batam memimpin BP Batam secara Ex-Officio, pengelolaan anggaran APBN dan APBD potensi konflik kepentingan, dan tidak harmonis dan tidak selaras dengan 4 (empat) UU, yaitu; UU 23/2014, pasal 360 ayat (1),ayat (2a), dan ayat (4), jo PP 46/2007, pasal 3 dan pasal 4, jo UU53/1999, pasal 21. UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004, UU No: 12 Tahun 2011.
Bak berbalas pantun di sisi berbeda, meme dukungan terhadap kebijakan penunjukan Walikota Batam menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam yang dinilai tak melanggar Undang Undang.
Meme tersebut memaparkan bahwa Kepala BP Batam bukan merupakan pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam UU No 23 Tahun 2014 pasal 76 Ayat(1) Huruf h.
Walikota Batam dapat menjabat sebagai Ex-Officio kepala BP Batam seperti Menko Perekonomian yang menjabat Ketua Dewan Kawasan Batam, Gubernur Kepri yang menjabat Sebagai Ketua Dewan Kawasan Batam, atau Walikota Batam yang menjabat anggota dewan kawasan
Dan selanjutnya, disebutkan Kepala BP Batam diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DK Batam ( Menko Perekonomian ). Dalam pemilihannya tidak ada ketentuan yang melarang Walikota menjadi Kepala BP Batam.
Dan yang terakhir, jika Walikota menjadi Ex-Officio kepala BP Batam, tidak ada ketentuan yang dilanggar dalam pasal 21 ayat 1 UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan kota Batam.
Dan hingga kini, kedua meme yang saling bertentangan ini terus menjadi viral dan perbincangan publik kota Batam. (Ben)
Discussion about this post