Batam | beritabatam.co : Sengketa rumah di kawasan Nusa Jaya Eka Putra Blok C2 Nomor 12, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, terus berlanjut. Pihak Budiman membantah klaim Lina yang menyebut rumah tersebut sebagai harta bersama atau gono-gini.
Melalui penasihat hukumnya, Wan Harry Sanjaya, pihak Budiman menegaskan rumah itu merupakan hibah murni dari orang tua Budiman, Atan dan istrinya.
Menurut Wan Harry, hibah tersebut diberikan pada 2019, dua tahun sebelum Budiman dan Lina resmi bercerai pada 2021. Proses peralihan hak dilakukan melalui akta di hadapan notaris Amli Cenggana, dan sertifikatnya sudah balik nama atas nama Budiman.
“Rumah itu sebenarnya hasil hibah dari orang tua Budiman. Bapaknya dan ibunya yang memberikan. Ini bukan harta bersama, karena sudah dihibahkan pada 2019 dan sertifikatnya juga sudah balik nama atas nama Budiman,” ujar Wan Harry saat dikonfirmasi.
Ia menanggapi pengakuan Lina yang menyebut tidak mengetahui secara pasti soal hibah tersebut. Menurut Wan Harry, alasan itu tidak berdasar karena dokumen yang ditandatangani jelas mencantumkan judul akta hibah pada bagian muka.
“Kalau memang merasa tidak tahu, bagaimana? Di depan dokumen itu jelas tertulis akta hibah. Kalau menandatangani, seharusnya dibaca terlebih dahulu,” katanya.
Wan Harry menambahkan, akta hibah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna secara hukum selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Pihaknya mempersilakan siapa pun yang meragukan keabsahan dokumen tersebut untuk menempuh mekanisme hukum yang berlaku.
Pascaperceraian, pihak Budiman mengaku telah dua kali melayangkan surat teguran atau somasi kepada Lina dan kuasa hukumnya, masing-masing pada 1 April dan 14 April. Pertemuan antar-kuasa hukum juga sudah dilakukan untuk meminta rumah tersebut segera dikosongkan.
Terkait kedekatan emosional Lina dengan mantan ibu mertuanya, Arni, yang selama ini dirawat di rumah tersebut, Wan Harry menegaskan hal itu tidak serta-merta melahirkan hak hukum untuk tetap menetap.
“Kalau ada kedekatan emosional dengan mantan mertua, itu silakan saja. Tetapi bukan berarti secara hukum boleh tetap tinggal di situ. Permintaan kami agar rumah itu dikosongkan,” tegasnya.
Ia menyebut soal pengaturan perawatan Arni yang sudah lanjut usia serta anak kandung Budiman yang berkebutuhan khusus belum masuk pembahasan, karena fokus komunikasi saat ini masih pada pengosongan rumah.
Sementara itu, soal pencabutan aliran listrik pada Rabu (11/11), Wan Harry memastikan langkah itu ditempuh melalui jalur prosedural. Sebagai pelanggan terdaftar, Budiman mengajukan permohonan pemutusan ke PT PLN Batam dengan melampirkan salinan akta hibah dan bukti kepemilikan.
Hal tersebut dibenarkan Manajer Komunikasi dan Humas PT PLN Batam, Vidya Kartika. Ia menjelaskan penghentian layanan dilakukan setelah timnya memverifikasi kelengkapan berkas administrasi dari kuasa hukum pemohon.
“Dalam pelaksanaannya, penghentian layanan listrik juga disaksikan oleh perwakilan kuasa hukum dari kedua belah pihak,” ungkap Vidya, Kamis (13/11).
Vidya menegaskan PLN Batam bersikap netral dan tidak mencampuri sengketa hukum maupun konflik personal para pihak. Perusahaan hanya bekerja sesuai standar operasional pelayanan pelanggan.
“PLN Batam tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan pelayanan yang adil bagi seluruh pelanggan,” tuturnya.
Sebagai informasi, pascapencabutan meteran listrik pada Rabu (11/11), Lina terpaksa meninggalkan rumah tersebut. Anaknya yang berkebutuhan khusus kini dititipkan di kediaman iparnya, sementara Arni dititipkan kepada kerabat lain.
Sebelumnya, kuasa hukum Lina, Mona, menyatakan kliennya bertahan karena belum memiliki tempat tinggal dan merasa kasihan terhadap Arni yang disebut tidak ingin cucu dan mantan menantunya pergi.
Mona juga mengonfirmasi pihaknya telah mengajukan gugatan gono-gini, hak asuh anak, serta melaporkan dugaan penelantaran anak ke Unit PPA Polresta Barelang. (Piter)
