Batam | beritabatam.co : Praktik sejumlah perusahaan subkontraktor di Batam yang menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) berskala Mikro untuk menghindari kewajiban pembayaran Upah Minimum Kota (UMK) mendapat peringatan keras dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kepri, Diki Wijaya, menegaskan pihaknya tidak akan segan memberhentikan kegiatan operasional entitas usaha yang masih membandel mempertahankan status NIB Mikro, padahal secara faktual mempekerjakan hingga ratusan buruh di lapangan.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Diki Wijaya saat berdialog merespons keluhan serikat buruh dalam siaran langsung di kanal YouTube RRI Batam pada Rabu (11/11/2026).
Diki memaparkan, regulasi ketenagakerjaan saat ini memang memberikan pengecualian bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari aturan baku standar UMK, di mana besaran upah dapat ditentukan sebatas kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja.
Ironisnya, kelonggaran hukum ini justru dieksploitasi dan dijadikan tameng oleh para pengusaha subkontraktor di sektor industri berat, seperti galangan kapal (shipyard) dan produsen panel surya, untuk menekan biaya upah secara tidak wajar.
Kondisi eksploitatif ini, lanjut Diki, tumbuh subur karena tingginya angka pengangguran di Kepri yang saat ini berada di level 6,37 persen atau menyisakan sekitar 73 ribu pencari kerja. Desakan kebutuhan ekonomi pada akhirnya memaksa masyarakat untuk mengalah dan menerima tawaran pekerjaan berat walau dengan bayaran jauh di bawah standar.
Untuk memutus mata rantai praktik tersebut, Disnakertrans Kepri telah melayangkan instruksi ke seluruh perusahaan induk (maincon) galangan kapal agar menolak dan menghentikan pemberian tender proyek kepada perusahaan subkontraktor yang masih berstatus NIB Mikro.
Tim pengawasan Disnakertrans Kepri juga telah turun tangan memanggil dan memberikan teguran langsung kepada entitas usaha NIB Mikro yang terbukti mempekerjakan 100 hingga 200 orang buruh.
Secara aturan, badan usaha yang telah memiliki lebih dari 10 orang pekerja wajib mengubah status legalitas usahanya dari NIB Mikro menjadi NIB Menengah, sehingga secara otomatis menggugurkan hak pengecualian mereka dan wajib menerapkan pembayaran gaji sesuai UMK.
Pemerintah memberikan tenggat waktu perbaikan hingga siklus penetapan UMK 2027 mendatang, dan jika pengusaha masih menerapkan trik serupa, pemerintah mengancam akan membekukan kegiatan operasional mereka.
Selain fokus pada penindakan administratif, langkah tegas dinas juga ditujukan untuk mengamputasi siklus “pemain lama” yang kerap berputar-putar merotasi 70-an jenis kegiatan subkontraktor menggunakan nama perusahaan Mikro yang berbeda demi menghindari pantauan kewajiban upah normatif.
Kendati sebagian perusahaan yang ditegur kini mulai patuh dan menaikkan status NIB mereka menjadi Menengah, Diki mengimbau para pekerja untuk tidak ragu melapor jika masih menjadi korban eksploitasi upah oleh perusahaan berskala besar yang berlindung di balik status usaha kecil.
Menjelang penetapan UMK 2027, Disnakertrans Kepri mengajak seluruh elemen pelaku industri besar untuk menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi daerah dengan cara memenuhi hak kesejahteraan pekerja sesuai ketetapan pemerintah. ( Red )
