Batam | beritabatam.co : Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Kepulauan Riau membongkar praktik sejumlah perusahaan subkontraktor di Batam yang membayar upah pekerja jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK).
Modusnya, perusahaan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) berskala mikro untuk mengelabui kewajiban pengupahan. Praktik itu mayoritas ditemukan di sektor galangan kapal atau shipyard dan industri panel surya (solar cell) yang mengambil proyek dari perusahaan induk.
Ketua FSPMI Kepri, Suprapto, mengungkapkan berdasarkan hasil penelusuran dan uji petik di lapangan, banyak pekerja terampil seperti tukang las hanya digaji sekitar Rp3 juta per bulan.
Beberapa perusahaan bahkan menerapkan sistem upah per jam yang sangat merugikan buruh, yakni di kisaran Rp19.500 hingga Rp23.000 per jam. Padahal, jika merujuk pada ketetapan UMK Batam yang berada di angka Rp5,3 juta, idealnya upah per jam berada di kisaran Rp30.500.
Kondisi serupa juga terjadi pada skema upah harian yang dibayarkan hanya Rp100 ribu, jauh dari standar kelayakan yang seharusnya menyentuh angka Rp240 ribu per hari kerja.
Fakta tersebut diungkapkan Suprapto saat berdialog dalam siaran langsung di kanal YouTube RRI Batam pada Rabu (11/11/2026).
Selain membedah persoalan manipulasi pengupahan, ia juga menyoroti kelalaian perusahaan yang mengabaikan kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawannya.
Suprapto mengisahkan kejadian nyata di lapangan saat seorang buruh mengalami kecelakaan lalu lintas ketika hendak berangkat kerja, namun perlindungan kesehatannya bermasalah karena perusahaan tidak mendaftarkan yang bersangkutan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan entitas perusahaan, melainkan dibiarkan menggunakan BPJS mandiri.
Menghadapi pelanggaran hak-hak dasar buruh yang terus bermunculan ini, pihak serikat pekerja secara intensif telah melaporkan sejumlah temuan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri.
Suprapto mengapresiasi respons cepat Disnakertrans Kepri yang telah menindaklanjuti aduan, termasuk keberhasilan menyelesaikan masalah kompensasi yang melibatkan ratusan pekerja baru-baru ini.
Namun di sisi lain, ia menyayangkan minimnya komunikasi dan peran proaktif dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam serta Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam mengontrol kepatuhan operasional perusahaan-perusahaan di wilayah yurisdiksinya.
Lebih lanjut, Suprapto memberikan peringatan tegas kepada entitas usaha nakal bahwa kehadiran Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2026 membawa implikasi hukum yang sangat serius.
Beleid baru ini memuat ketentuan bahwa pemberi kerja yang terbukti membayar upah di bawah ketetapan UMK dapat dijerat masuk ke ranah pidana, sehingga dalih perisai UMKM tidak lagi bisa digunakan secara sembarangan oleh perusahaan subkontraktor besar.
Berangkat dari dinamika di lapangan tersebut, FSPMI Kepri saat ini juga tengah mengawal ketat perundingan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 bersama Dewan Pengupahan Provinsi.
Serikat pekerja mendesak pemerintah untuk membuka mata terhadap disparitas ekonomi, di mana angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Kepri berdasarkan data sudah mencapai Rp5,7 juta, berbanding terbalik dengan angka UMP saat ini yang masih tertahan di Rp3,8 juta.
Bagi serikat buruh, jika pemerintah enggan menaikkan upah secara proporsional, maka intervensi penstabilan harga kebutuhan pokok masyarakat di pasaran mutlak harus dilakukan agar daya beli pekerja Batam tidak terus tergerus. (Red)
