Batam | beritabatam.co : Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di perairan Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam, yang sedianya menjadi angin segar bagi warga pesisir, kini tersandung polemik.
Proyek bernilai Rp 3,3 miliar dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut diwarnai aksi pencabutan patok penanda proyek. Peristiwa itu menguak adanya konflik kepentingan, tumpang tindih wewenang, hingga persaingan pekerjaan di tingkat bawah.
Redaksi melakukan penelusuran guna mengurai konflik ini secara berimbang, mulai dari laporan awal warga, klarifikasi pihak yang dituduh, hingga konfirmasi resmi dari pemangku wilayah setempat.
*Aksi Pencabutan Patok*
Konflik ini mencuat ke publik setelah beredar rekaman video yang memperlihatkan sekelompok orang tengah mencabuti patok-patok kayu proyek di perairan Bulang Lintang.
Narasi awal yang beredar menyebutkan aksi tersebut diinstruksikan oleh Karim, seorang pengusaha ikan setempat, yang diduga kecewa lantaran penawaran harga borongan angkut material dan bongkar muatnya ditolak pihak kontraktor karena dinilai tidak masuk akal.
Dalam narasi awal tersebut, Karim bahkan disebut berani melakukan pengancaman penghentian proyek karena merasa memiliki beking dari oknum anggota dewan. Pihak pelaksana proyek pun sempat merencanakan untuk membawa insiden pengrusakan fasilitas negara ini ke jalur hukum.
*Klarifikasi Karim: Merasa Ditinggalkan*
Menanggapi tudingan yang memojokkannya, Karim yang juga menjabat sebagai Ketua Kampung Nelayan sekaligus Ketua Koperasi Merah Putih di Bulang, akhirnya angkat bicara. Ia secara terbuka mengakui bahwa dirinyalah yang menyuruh pencabutan patok tersebut.
Namun, alasannya bukan sekadar perkara nominal harga, melainkan karena ia merasa dikhianati pihak kontraktor pelaksana, PT Lubuk Indah.
Menurut Karim, sejak awal dirinya adalah pihak yang merintis, memfasilitasi, bahkan mengumpulkan KTP warga lokal agar bisa dilibatkan sebagai pekerja dalam proyek ini. Ia juga mengaku telah memiliki kesepakatan lisan dengan perwakilan kontraktor berinisial D dan U terkait suplai material dan transportasi laut.
Namun di pertengahan jalan, kesepakatan itu dilanggar. Pekerjaan transportasi material tiba-tiba dialihkan kepada pihak lain yang diduga oknum RT 08 setempat tanpa ada perundingan. Kekecewaannya memuncak karena lokasi pemancangan patok proyek tersebut memakan area perairan yang menjadi jalur perlintasan dan tempat budidaya bibit ikan kerapu miliknya.
“Saya yang mengurus dari awal, saya tidak mau ditinggalkan begitu saja. Mereka ambil alih masalah transportasi lewat belakang tanpa pembicaraan dengan saya,” tegas Karim dalam klarifikasinya.
*Penjelasan Lurah dan Upaya Mediasi*
Guna mendapatkan gambaran yang lebih utuh, redaksi mengonfirmasi polemik ini kepada Lurah Bulang Lintang, Muhammad Irwan. Sang lurah membenarkan bahwa pada tahap awal, pihak dinas dan kementerian memang berkoordinasi langsung dengan Karim selaku Ketua KMP.
Irwan menjelaskan, awalnya proyek direncanakan di darat, namun karena tidak memungkinkan, lokasi dipindah ke laut tepat di depan rumah Karim. Pemindahan lokasi ini sudah disepakati secara legal melalui berita acara yang ditandatangani oleh RT, RW, lurah, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, konsultan, serta Karim dan beberapa warga yang akses jalur perahunya terdampak. Solusi saat itu, konsultan sepakat memperlebar jarak tiang pancang agar perahu warga tetap bisa melintas.
Terkait insiden pencabutan patok yang belakangan terjadi, Irwan menegaskan hal tersebut murni masalah di luar konteks perizinan lokasi, melainkan urusan perebutan pekerjaan material antara Karim, pihak kontraktor, dan oknum RT 08.
“Itu sebetulnya perselisihan urusan internal kegiatan. Saya tidak punya kapasitas mencampuri pembagian rezeki atau pekerjaan itu,” ujar Irwan.
Meski demikian, sebagai pemangku wilayah, Irwan mengaku sudah turun tangan memediasi. Malam setelah kejadian, pihak Karim yang diwakili istrinya datang melapor kepadanya. Irwan kemudian menemui perwakilan PT Lubuk Indah di lapangan. Namun, perwakilan kontraktor di lapangan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait polemik jatah material tersebut. Irwan juga telah berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan melaporkan kendala ini ke instansi terkait.
*Menanti Solusi Cepat demi Ekonomi Nelayan*
Lurah Irwan menekankan bahwa pada dasarnya, masyarakat Bulang Lintang sangat mendukung penuh program dari Presiden ini karena langsung menyentuh mata pencaharian nelayan dan memberikan lapangan kerja tambahan bagi warga lokal.
Dengan waktu pengerjaan proyek yang sangat mepet dan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026, Lurah Irwan mendesak agar instansi tingkat atas yang memiliki kewenangan penuh segera turun ke lapangan.
“Kami mengharapkan ada pihak-pihak atau instansi yang punya kapasitas menyelesaikan ini untuk segera turun memediasi. Mudah-mudahan proyek ini bisa dilanjutkan tanpa merugikan pihak manapun,” tutup Irwan.
Kini, bola panas berada di tangan Pejabat Pembuat Komitmen KKP dan manajemen utama kontraktor pelaksana. Langkah mediasi yang komprehensif sangat mendesak dilakukan agar proyek bernilai miliaran rupiah ini tidak mangkrak hanya karena komunikasi yang buntu dan janji kesepakatan lisan yang terabaikan di lapangan. ( Red )
