Tanjungpinang | beritabatam.co — Komisi VI DPR RI menyoroti perlunya optimalisasi layanan pelabuhan, digitalisasi administrasi, dan integrasi kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) dengan jaringan transportasi serta pusat distribusi di Kepulauan Riau (Kepri).
Pembahasan tersebut berlangsung dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (09/10/26).
Selain konektivitas, pertemuan turut membahas penguatan integrasi kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) dengan pelabuhan, jaringan jalan, wilayah penyangga (hinterland), serta pusat distribusi. Integrasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan arus barang, menarik investasi, dan menurunkan biaya logistik di Pulau Bintan.
Dalam dokumen pembahasan Komisi VI DPR RI, biaya logistik nasional disebut mencapai sekitar 24 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, aktivitas ekonomi Kepri masih terkonsentrasi di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang sehingga pemerataan infrastruktur logistik hingga pulau-pulau kecil menjadi salah satu tantangan yang perlu ditangani secara berkelanjutan.
Nurdin menambahkan, penguatan konektivitas dan infrastruktur logistik harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sinergi antara Pelindo, pemerintah daerah, kementerian terkait, ASDP, PELNI, dan BUMN lainnya perlu terus diperkuat.
Nurdin menekankan pentingnya transportasi multimoda yang menghubungkan jalur laut, darat, dan udara. Konektivitas tersebut dinilai perlu didukung pengembangan pelabuhan pengumpan (feeder ports) agar layanan transportasi ke pulau-pulau, termasuk wilayah terluar seperti Natuna, dapat ditingkatkan.
Menurutnya, sistem transportasi dan logistik yang terintegrasi dibutuhkan untuk menghubungkan pelabuhan dengan jaringan distribusi barang secara lebih efisien.ingan, termasuk pemerintah, BUMN, dan pihak terkait dalam rantai distribusi logistik.
Nurdin menilai sinergi perusahaan pelat merah di sektor pelabuhan, penyeberangan, pelayaran, dan perdagangan perlu diperkuat agar layanan logistik berjalan lebih efektif. Dalam rilis pertemuan tersebut, Pelindo turut disebut sebagai salah satu pihak yang berperan dalam mendukung distribusi barang di Kepri.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan bahwa penguatan konektivitas harus mempertimbangkan karakteristik geografis Kepri yang didominasi wilayah laut dan terdiri atas banyak pulau.
Menurut Ansar, pengembangan infrastruktur dan sistem distribusi perlu dilakukan secara terintegrasi, termasuk dengan memperhatikan kebutuhan pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat, DPR RI, BUMN, dan para pemangku kepentingan dapat memperkuat perencanaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah kepulauan. (PR-Kep)
Discussion about this post