Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menilai lanskap media saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan 20–30 tahun lalu. Menurut Bakom, ekosistem informasi kini tak lagi didominasi oleh media arus utama.

Hal tersebut disampaikan melalui unggahan resmi Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) yang mengutip pandangan Bakom terkait arah komunikasi pemerintah.

Dalam unggahan itu disebutkan, pemerintah mulai melihat new media dan platform sosial sebagai kanal strategis distribusi informasi. Langkah ini disebut sebagai upaya menghadapi tantangan informasi yang dinilai menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian, atau disingkat DFK.

“Pemerintah mulai melihat new media dan platform sosial sebagai kanal strategis distribusi informasi. Terutama untuk berhadapan dengan media yang mereka anggap menyebar disinformasi, fitnah, kebencian (DFK),” tulis PPMN dalam unggahannya.

Pernyataan tersebut memperkuat sinyal pergeseran strategi komunikasi pemerintah yang sebelumnya juga disorot PPMN. Pada unggahan sebelumnya, PPMN mencatat bahwa Kepala Bakom RI Muhammad Qodari mengklaim telah menggandeng homeless media yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) sebagai mitra komunikasi pemerintah, serta mengurangi porsi publikasi lewat media arus utama.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari Bakom RI mengenai detail kebijakan dan implementasi penggunaan new media sebagai kanal komunikasi utama.

PPMN menilai perubahan ini perlu dicermati karena berkaitan dengan arah kebijakan komunikasi publik dan masa depan ekosistem pers nasional.