Batam | beritabatam.co : DPRD Batam menilai pembentukan posko Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Batam yang digagas sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19 di tingkat masyarakat terbawah, dinilai belum maksimal.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho, meminta Pemko melalui Tim Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Kota Batam agar dapat memantau langsung pelaksanaan posko PPKM ini dan bisa memberikan anggaran kepada petugas posko PPKM.
”Kalau hanya biaya pulsa untuk menghubungi dan koordinasi dengan puskesmas, mungkin dia (pengurus PPKM) mau. Tapi kalau (keperluan penganan) yang lain bagaimana? Jadi kurangnya di situ,” tegasnya (04/06/21).
Pihaknya meminta Pemko Batam agar memperkuat fungsi dari ribuan Posko PPKM yang telah dibentuk dengan sarana prasarana maupun dengan wawasan.
Sebab, jika pandemi Covid-19 ini tidak diselesaikan, ia khawatir perekonomian Kota Batam akan terpuruk dan anggaran dari APBD Kota Batam hanya terbuang sia-sia.
”Kita juga tidak mau anggaran itu habis percuma saja. Feedback-nya tidak ada buat penurunan Covid-19,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Batam lainnya, Aman, mengatakan, semestinya dengan perkembangan Covid-19 di Kota Batam yang terus mengalami peningkatan, posko PPKM diharapkan bisa berpartisipasi dalam membantu menekan
laju perkembangan kasus.
Tentunya, dengan memberikan pemahaman, anggaran maupun pengetahuan kepada petugas PPKM.
”Bagaimana mereka melakukan pemantauan, penanganan atau membantu dari awal jika tidak diberikan pengetahuan. Tentunya, ini harus jadi perhatian oleh Gugus Tugas,” sebutnya. (***)
Discussion about this post