Batam | beritabatam.co : Jawaban Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK RI terkait laporan Erlina tentang dugaan tindak pidana perbankan dinilai asal asalan dan mengandung keterangan palsu.
Hal itu diungkapkan Penasihat Hukum Erlina, Manuel P Tampubolon kepada wartawan setelah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau dengan Nomor : B/83/LM.23-05/0140.2019/III/2020.
Menurut Manuel P Tampubolon jawaban OJK RI yang menyatakan laporan yang diadukan Erlina terkait laporan tindak pidana perbankan telah ditindaklanjuti oleh Polresta Barelang itu tidak benar.
Dikatakannya, Erlina membuat laporan tindak pidana perbankan hanya ke OJK propinsi Kepri.
Laporan itu terkait Tentang Dugaan Tindak Pidana Melanggar Pasal 49 Ayat (1) Huruf A,B, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan, yang telah dilakukan oleh Jajaran Komisaris beserta Direksi PT. BPR Agra Dhana.
“Bagaimana mungkin laporan Erlina bisa ditindaklanjuti oleh Polresta Barelang, karena hingga saat ini selama lebih dari 1 tahun 8 delapan bulan, penyidik OJK RI tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Erlina,” ungkap Manuel, beberapa waktu lalu.
Ditambahkannya, Penyidik OJK RI juga tidak pernah memberitahukan kepada Erlina terkait tindak lanjut penanganan laporan ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik OJK sambung Manuel.
Dan terkait jawaban yang menyatakan perkara tersebut telah diputus pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor 452 K/Pid/2019, Tanggal 19 Juni 2019 adalah juga tidak benar.
Dijelaskannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 452 K/Pid/2019 tersebut adalah Putusan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/473/IV/2016/Kepri/SPKT-Polresta Barelang, tanggal 09 April 2016, dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan.
Perkara tersebut dikatakan Manuel pelapornya adalah Bambang Herianto dan telah melarikan diri sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan Bambang Herianto di persidangan.
Sedangkan terlapornya sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/473/IV/2016/Kepri/SPKT-Polresta Barelang tanggal 09 April 2016, adalah Erlina, dengan mencantumkan dugaan Penggelapan bunga bank sebesar empat juta rupiah.
“Jawaban Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK RI ini jelas asal-asalan dan mengandung unsur Keterangan palsu” terang Manuel,
Menurutnya Laporan Erlina di OJK pada Tanggal 06 Juli 2018 Sangat berbeda yaitu melaporkan Jajaran Komisaris beserta Direksi PT BPR Agra Dhana ke OJK Kepri Tentang Dugaan Tindak Pidana Melanggar Pasal 49 Ayat (1) Huruf A,B, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Dijelaskannya, permasalahan yang dilaporkan adalah mengenai pencatatan perincian untuk pembayaran apa saja dalam laporan keuangan PT BPR Agra Dhana tahun buku 2015, yang telah diaudit oleh Otoritas Jasa Keuangan, terhadap uang sebesar 929.853.879 rupiah.
Uang itu telah diminta oleh jajaran komisaris beserta Direksi PT BPR Agra Dhana kepada Erlina dan telah disetorkan ke rekening PT BPR Agra Dhana.
Manuel P Tampubolon berharap kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Propinsi Kepulauan Riau dapat meminta alat bukti yang mendukung pembuktian dari jawaban Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK RI dengan Nomor Surat : S-3/MS.62/2020 tertanggal 18 Februari 2020.
“Agar permasalahan ini dapat diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, mengingat OJK RI dibiayai oleh APBN,” tutupnya. (Ben)
Discussion about this post