Dave Akbarshah Fikarno Ajak Pemerintah Perkuat Langkah Diplomasi

Nasional | beritabatam.co : Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mengajak Pemerintah aktif memperkuat langkah-langkah diplomasi guna membangun upaya kolektif bersama negara-negara di Kawasan ASEAN. Selain, dapat mengurangi ketegangan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, pendekatan diplomatik tetap menjaga keharmonisan hubungan militer dengan militer di antara sesama negara tetangga.

“Kita sepakat untuk menghindari segala macam bentuk konflik, khususnya konflik militer. Karenanya, yang harus diutamakan adalah diplomasi. Di sinilah tugas utama Kementerian Luar Negeri melakukan pendekatan-pendekatan politik,” ujar Dave usai Rapat Kerja Komisi I DPR RI membahas kekuatan TNI berserta penguatan diplomasi Natuna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/01/2020).

Hadir dalam rapat tersebut diantaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Deputi Opslat Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksda T.S.N.B. Hutabarat. Kemudian KSAD Jendral TNI Andika Prakasa, KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Aji, KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Panglima Kogabwilhan Laksdya Yudo Margono dan Dirjen Hukum dan Perjalanan Internasional Iur Damos Dumoli Agusman.

Pendekatan ini, menurut Dave, bisa dilakukan dengan cara merangkul negara-negara ASEAN agar satu suara dan tidak mengakui konsep garis putus-putus atau nine dash line Republik Rakyat Tiongkok. Apalagi dalam kasus perselisihan, Indonesia tidak sendirian, sebab hampir semua negara ASEAN, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina dan Vietnam saat ini menghadapi potensi konflik dengan Tingkok akibat klaim sepihaknya di Laut China Selatan.

Politisi Partai Golkar itu mengingatkan, sebelum membangun upaya kolektif bersama, pemerintah juga perlu  segera menyelesaikan tumpang tindih klaim di batas ZEE dengan negara tetangga. Hal ini diperlukan untuk mencegah konflik di kemudian hari. “Kita juga perlu selesaikan kesepakatan antara ZEE Indonesia yang bersinggungan dengan negara-negara tetangga sehingga jelas kedepannya untuk pengelolaan eksploitasi sumber daya alam di Natuna itu berdasarkan satu kesepakatan dan tidak ada lagi konflik,” imbuh Dave.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf juga mendorong pemerintah untuk melakukan diplomasi secara integral sebagai solusi jangka panjang untuk menyelesaikan ketegangan di Natuna Utara. “Saya kira harus ada diplomasi integral dan pendekatan-pendekatan politik luar negeri dari Pemerintah terkait isu Natuna ini,” pesan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (ann/sf)